Pendidikan

Kegiatan siswa di Probolinggo ©Kinerja

Akses ke Pendidikan Dasar menjadi prioritas utama pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mencapai Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs) dan memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pemerintah Indonesia di bidang pendidikan dasar.

Paket-paket sektor pendidikan mencakup penyebaran guru, anggaran pendidikan dan analisis biaya satuan serta manajemen berbasis sekolah. Ketiga intervensi ini dipilih karena diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan pemerintah daerah sebagai masalah penting untuk perbaikan pelayanan pendidikan dasar.

Kinerja akan memanfaatkan alat-alat yang telah dikembangkan oleh pemerintah daerah dengan bantuan dari progam-program Penyediaan Pelayanan Publik yang didukung oleh mitra-mitra pembangunan sebelumnya sehubungan dengan proses perencanaan dan penganggaran partisipatif. Dukungan Kinerja akan berfokus pada penerapan alat-alat ini, terutama pada mekanisme pelaksanaan, pengawasan, umpan balik dan mekanisme umpam balik untuk mendukung reformasi pendidikan dasar.

Ketiga program pemerintah tersebut adalah:

Penyebaran Guru secara Proporsional. Banyak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengajukan permintaan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan ruang kelas berbasis bukti dan hasil dari upaya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum Pemerintah Indonesia. Proyek percontohan BERMUTU Kemendiknas yang didukung pendanaan dari Bank Dunia, memfasilitasi Dinas Pendidikan untuk meninjau, menganalisis dan mengembangkan rekomendasi-rekomendasi di bidang pengelolaan guru. Rasionya seringkali memperlihatkan bahwa Kabupaten/Kota mengalami kelebihan guru dan bahwa ketimpangan yang besar terjadi antara kota dan kecamatan. Penyebaran guru tidak merata di seluruh sistem pendidikan, yang terkonsentrasi di sekolah-sekolah perkotaan, sedangkan yang bersedia mengajar di daerah pedesaan hanya sedikit.

Analisis Anggaran Pendidikan dan Biaya Satuan Operasional Sekolah. BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah hibah Pemerintah Indonesia yang, sejak tahun 2011, telah dialokasikan ke anggaran pemerintah daerah dan kemudian diteruskan ke sekolah-sekolah untuk mendukung pengeluaran operasional pendidikan. Menurut hasil beberapa survei, jumlah BOS tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pendidikan yang sebenarnya. Banyak Kabupaten/Kota bersedia membiayai kekurangan ini tetapi mereka tidak mengetahui cara menghitungnya. Analisis Anggaran Pendidikan dan Biaya Satuan Operasional Sekolah (BOSP), yang difasilitasi oleh DBE1-USAID, mendorong dinas pendidikan kabupaten dan pemangku kepentingan terkait untuk menganalisis biaya satuan pendidikan sebagai dasar untuk menentukan alokasi pendidikan secara keseluruhan per Kabupaten/Kota. Hasil analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi kekurangan dana dan, jika ya, maka bagaimana mengatasinya, terutama ketika dana BOS tidak cukup untuk menutupi biaya-biaya. Kekurangan dana dapat ditutupi dengan dana APBD kabupaten atau provinsi atau dengan sumbangan dari masyarakat

Manajemen Berbasis Sekolah. Kemendiknas telah mengembangkan kebijakan dan alat-alat melalui BOS untuk membantu pemangku kepentingan di sekolah (kepala sekolah, guru, komite sekolah dan orang tua) dalam mengembangkan rencana pembangunan sekolah terpadu dan laporan keuangan melalui proses yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel.